Tingkatkan Realisasi PKB, Pemkot Bima Siapkan Tenaga dan Anggaran

Kota Bima - Dinamikambojo.Net, Pemerintah Kota Bima akan menyiapkan sekaligus memberdayakan Tenaga Lapangan dan anggaran sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi Pejak Kendaraan Bermotor (KPB) di wilayah Kota Bima. Hal itu disampaikan Pj Wali Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, M.H. saat menerima kunjungan silaturrahmi Kepala Samsat Raba Bima, Drs. Aidin dan Kepala Jasa Raharja, Bramontyo Hadi Prasetio, SE di Ruang Kerjanya, Senin (13/01/2025).

Pj Wali Kota, didampingi Pj Sekda,Drs. H. Supratman M.Ap. Asisten 3, Drs. H. Muhammad Saleh dan Kadis perhubungan. Drs. Is Fahmin menegaskan pemerintah Kota Bima akan proaktif meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor tersebut seiring dengan pemberlakuan Opsen sebagai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.

"Kita akan berdayakan Petugas penagihan PBB di tiap kelurahan. Mereka akan diberdayakan sebagai petugas pendataan pemilik kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang/mendata kepemilikan kendaraan bermotor yang bukan milinya untuk dilakukan BBN 2," ungkap Pj Wali Kota Kota.

Untuk menyukseskan program tersebut Pemerintah Kota Bima melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) katanya, sudah menyiapkan anggaran. Selain itu ia meminta Dinas Perhubungan untuk terlibat aktif melakukan pendataan kepemilikan kendaraan bermotor yang dimiliki ASN Lingkup Pemerintah Bima.

 "Jika kendaraan luar daerah akan didorong untuk melakukan Balik nama sehingga menambah pamasukan PAD bagi Kota bima. Kita akan segera buatkan regulasi yang menunjang kegiatan tersebut," tegasnya.

Di hadapan Kepala Samsat, yang didampingi Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan, Eni Kurniawati,SE dan Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, Ikhwan S.Sos, H. Muhtar Landa mengajak masyarakat untuk menunaikan pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu. Dengan membayar pajak kendaraan bermotor katanya, berarti masyarakat ikut berpartisipasi membangun daerah Provinsi NTB umumnya dan Kota Bima khususnya.

Tidak lupa Pj Wali Kota Bima juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan berlalu lintas. (***)