Rapat koordinasi yang berlangsung via zoom meeting dipimpin oleh Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah tersebut diikuti oleh 6 kota di Indonesia, antara lain Kota Bima, Kota Medan, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Manado dan Kota Gorontalo
Seperti diketahui sebelumnya, 6 daerah kota di Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari World Bank untuk program ketangguhan banjir perkotaan yang akan dikerjakan selama 5 tahun, mulai tahun 2023 sampai dengan 2028.
Asisten 1 Setda Kota Bima, Alwi Yasin mengatakan, rapat koordinasi yang dilakukan saat ini dalam rangka mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang belum dilakukan terkait dengan progres program NUFReP ketangguhan banjir perkotaan.
Alwi mengaku dalam rangka mendukung program ini berjalan dengan semestinya, dukungan pemerintah Kota Bima sangat besar terlihat dari capaian realisasi program ketangguhan banjir perkotaan triwulan I tahun 2024.
"Seluruh OPD yang tergabung dalam Pokja ini agar terus bekerja. Sehingga tujuan dari Kota Bima bebas banjir dapat terwujud", imbaunya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Bima, Arif Roesman Effendy mengatakan, Pemerintah Kota Bima sedang melaksanakan apraisal untuk pembebasan lahan di beberapa lokasi pelaksanaan konstruksi, baik program NUFReP maupun Program UFCSI JICA.
Ia menjelaskan, sebelum pelaksanaan fisik penataan sungai Melayu, Pemerintah Kota Bima juga sedang melakukan proses dalam rangka penyerahan hibah sejumlah jembatan di sungai Melayu dan juga jembatan yang melintasi saluran drainase primer yang terdampak program NUFREP dan UFCSI kepada Kementerian PUPR melalui BWS-NT1.
"Anggaran pembebasan lahan penataan sungai Ntobo, Sungai Lanco dan Sungai Padolo direncanakan pada ABPD Perubahan Kota Bima Tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp 7.3 miliar", ucapnya.
Selain itu juga membangun kerjasama dengan NUFREP secara berkesinambungan dengan melibatkan kelompok masyarakat untuk bersama-sama mendukung program mitigasi bencana, pelestarian alam dan ketahanan Iklim.
Kemudian progres pelaksanaan pembebasan lahan Sungai Lanco dan Sungai Ntobo mudah-mudahan bisa secepatnya selesai hasil apraisalnya. Sehingga diperoleh angka definitif yang harus dialokasikan dalam perubahan APBD nanti.
"Dukungan pemkot Bima pada triwulan I realisasinya mencapai Rp. 24.9 miliar lebih", ujarnya.
Disamping persiapan pelaksanaan kegiatan struktural, Kota Bima juga sedang dalam proses memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dan penanganan kawasan hulu.
"Alhamdulillah Pemkot Bima mendapat apresiasi dan respon positif dari Dirjen Bangda atas keterlibatan pokja yang melibatkan beberapa OPD", katanya.
"Dari 6 kota, Pemkot Bima yang paling siap dan progresnya paling maju. Saat ini sedang lelang untuk 6 saluran drainase primer dengan pagu Rp. 256 miliar," jelasnya.
Ia berharap agar kiranya NUFReP dapat mendukung lebih lanjut untuk kegiatan non struktural seperti penyusunan dokumen rencana induk persampahan, rencana induk sistem drainase perkotaan, maupun pengembangan pertanian terintegrasi berkelanjutan, penguatan kelembagaan untuk memperkuat sistem pengelolaan unit pengaduan masyarakat, maupun pengembangan early warning system banjir perkotaan.
"Pj Wali Kota Bima berkomitmen penuh untuk mendukung kerjasama ini. Sementara Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda juga sudah menginstruksikan agar segera menginventarisir segala yang dibutuhkan dalam rangka memperkuat kerjasama dan dukungan NUFReP ini serta memberikan respon cepat untuk memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan dalam kerangka kerjasama". Tutupnya. (DM.Red)
Post A Comment:
0 comments: