H. Ahmad yang ditemani oleh Perwakilan Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Kepala Bagian Ekonomi serta Perwakilan Pertamina. Pertemuan siang itu, membahas terkait digital payment atau pembayaran elektronik yang nantinya akan diterapkan di Kota Bima.
Rahmad Riyanto menjelaskan pembayaran digital ini nantinya akan dilakukan untuk pembayaran retribusi parkir, pasar dan retribusi sampah.
Untuk retribusi parkirnya sendiri, harus dipastikan dengan jelas titik-titik parkir di Kota Bima," jelasnya.
Berkaca dari Kota Mataram lanjutnya, sistem yang sederhana tapi memberikan dampak yang signfikan. Kota Mataram sebagai salah satu pionir dalam penerapan parkir non tunai berbasis QRIS (QR Code Indonesian Standard).
"Oleh karena itu, kita memberikan akses juru parkir dalam memanfaatkan pembayaran elektronik ini untuk mendukung program nasional inklusi keuangan. Untuk transfer bagi hasil, mereka diwajibkan memiliki rekening tabungan," ungkapnya.
Menganggapi hal tersebut, H. Ahmad akan memastikan kembali titik-titik parkir yang ada di Kota Bima. Hal ini nantinya akan bersinergi dengan OPD terkait salah satunya Dinas Perhubungan Kota Bima.
"Pembayaran parkir secara non tunai ini memang menawarkan peluang yang sangat baik untuk peningkatan pendapatan daerah," tuturnya.
Namun tentu saja hal ini menjadi PR bagi Pemerintah Kota Bima untuk mengedukasi masyarakat tentang pembayaran digital tersebut.
"Semua ini tergantung dari komitmen kita bersama untuk meningkatkan penghasilan daerah dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Bima," jelasnya.
Post A Comment:
0 comments: