“Penting bagi Partai Golkar untuk mengelola risiko korupsi di internal parpol dengan menerapkan SIPP. Mengapa SIPP? Karena dengan SIPP akan menjaga marwah dan tujuan pendirian partai politik yang diamanatkan oleh konstitusi,” ujar Lili.
SIPP, lanjut Lili, juga memberikan arah bagi parpol dalam menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, katanya, SIPP juga mendorong parpol agar dikelola sesuai dengan kelaziman dalam sistem demokrasi, dan menjadikan parpol sebagai pilihan bagi publik dalam penyampaian aspirasi politik.
Lebih jauh, Lili menyebutkan manfaat yang akan dirasakan parpol dengan menerapkan SIPP khususnya dalam meraih kepercayaan publik. Manfaat lainnya, sebut Lili, akan meningkatkan persepsi dan daya tarik masyarakat untuk bergabung di dunia politik.
“Secara internal implementasi SIPP akan mendorong pada upaya pembaruan menuju parpol modern,” katanya.
KPK, kata Lili, telah menyusun SIPP yang dilandasi dari hasil kajian KPK dan LIPI, di mana ada temuan 5 (lima) masalah utama penyebab rendahnya integritas partai, yakni belum ada standar etika partai dan politisi, sistem rekrutmen yang belum berstandar, sistem kaderisasi yang belum berjenjang dan belum terlembaga, masih rendahnya pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, dan belum terbangunnya demokrasi internal partai.
KPK juga memahami bahwa persoalan pendanaan merupakan salah satu permasalahan partai. Karenanya, sambung Lili, KPK telah dan sedang mendorong peningkatan pendanaan partai yang berasal dari anggaran negara.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB Mohan Roliskana dalam sambutannya mengapresiasi kedatangan KPK untuk memberikan pembekalan antikorupsi kepada jajaran kader partai Golkar di NTB. Ia menilai kegiatan ini sangat penting bagi seluruh kader Golkar yang hadir yang merupakan para pejabat penyelenggara negara.
“Ini sebagai bentuk penguatan bagi kita semua dalam mejalankan tugas-tugas dan amanah. Kita perlu membentengi diri dengan pemahaman-pemahaman yang lebih holistik untuk mengingatkan kita untuk berjalan di jalan yang lurus yang benar. Bu Lili hari ini memberikan wawasan, pendidikan, dan pencerahan pada kita semua berkaitan dengan konsepsi korupsi,” ujarnya.
Ia juga meminta kepada jajaran kader yang hadir untuk memanfaatkan pertemuan tersebut sebagai wadah untuk menambah pengetahuan tentang aspek-aspek korupsi.
“Berdasarkan kategori profesi dari data yng dipaparkan KPK kemarin Anggota DPR menempati posisi kedua terbanyak setelah swasta dengan modus operandi praktik penyuapan. Jadi, perlu untuk memahami konsep-konsep tentang penyuapan, gratifikasi dan sebagainya,” pesannya.
Menambahkan pesan Ketua DPP, hadir memberikan sambutan Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Sari Yuliati yang mengingatkan kader Golkar bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius bangsa Indonesia. Ia juga prihatin karena korupsi selalu distigmakan pada partai politik dan masyarakat yang melakukan kerja-kerja politik.
“Ini yang menurut kami sangat penting bagi kita semua untuk membuktikan bahwa kader partai Golkar adalah kader yang memiliki prinsip antikorupsi dan kader-kader yang berkomitmen untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari permasalahan korupsi,” ujarnya. (DM.KPK)
Post A Comment:
0 comments: