Kunjungan diawali pada Kamis 26 November 2020 di Bappedalitbang dan Inspektorat. Kunjungan kerja ini selain dalam rangka pembinaan juga melihat disiplin dan kinerja pegawai lingkup pemerintah Kota Bima. Hadir mendampingi Kepala BKPSDM Kota Bima.
Sekretaris Bappeda dan Litbang Kota Bima Syarif Rustaman MAP menyampaikan mengenai aktivitas pada triwulan akhir ini, dimana jajarannya masih disibukkan dengan sejumlah kegiatan. Seperti revisi RPJMD, kemudian menyelesaikan Perda RT RW karena harus dilakukan adaptasi sesuai dengan keadaan.
"Kami juga masih berkutat dengan kegiatan penyusunan APBD 2021. Kesemua agenda ini yang menjadi konsentrasi kami," terang Syarif melaporkan.
Selain itu, Syarif mengungkapkan kondisi 4 (empat) pegawai Bappedalitbang yang positif terpapar Covid-19. Akibat ini, pihaknya juga membatasi aktivitas di kantor tersebut.
Wakil Walikota Bima dalam arahannya menyampaikan, kegiatan ini selain pembinaan juga dalam rangka silahturahmi dan melihat kondisi kerja pegawai.
"Ini juga kesempatan saya untuk memperkuat silahturahmi, sesuai dengan bidang tugas kami yang diamankan UU sebagai Wakil Walikota Bima," ujarnya.
Diharapkannya para ASN tetap semangat bekerja sesuai tupoksi dan berikan pengabdian terbaik untuk daerah meskipun ditengah Pandemi covid-19 yang tengah melanda daerah kita.
"Memang harus diakui, perjalanan pemerintah kita mengendor tidak tertata dengan baik, kurang semangat dan lain sebagainya. Publik pun sudah menilai itu, makanya kita harus menata kembali dan bekerja sesuai rel dan aturan," saran Wawali.
Wakil Wali Kota juga mengingatkan jajaran Bappedalitbang untuk hati-hati menjalankan amanah. Karena semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Jangan apa yang dilakukan sekarang tidak berdasarkan ketentuan, akan berdampak dikemudian hari.
Kunjungan kemudian dilanjutkan di Kantor Inspektorat yang masih berada di Lingkungan yang sama, yakni di Kantor Wali Kota lama.
Di kantor Inspektorat Kota Bima kedatangan Feri disambut puluhan pegawai setempat.
Menurutnya, Inspektorat merupakan salah satu perangkat daerah yang penting dalam pemerintahan dimana tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur.
Diharapkannya, Inspektorat agar memaksimal pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi. Jika saja saat monitoring dilakukan dengan baik, maka cara kerja bisa diluruskan sesuai aturan dan tidak melanggar hukum.
"Sistem itu harus jalan, pengawasan dan monitoring dan evaluasi harus ketat. Di pemerintahan itu ada istilah pengawasan melekat, nah itu yang harus dimaksimalkan," sarannya.
Dijelaskannya bahwa aparatur perlu bangkit dan sadar diri, agar ke depan kita dapat memaksimalkan berbagai kelemahan yang dilakukan selama ini. Wakil Wali Kota juga menginginkan, cara kerja diperbaiki, agar masalah hukum tidak kembali muncul dan tidak ada lagi korban yang tersandung kasus hukum di kemudian hari.
"Artinya ada kesalahan dari kita secara internal, terutama dalam hal pengawasan. Seandainya bisa terdeteksi awal saat monitoring dan evaluasi, maka bisa diarahkan sesuai koridor aturan," ujar Wawali.
Perlu adanya ketelitian dalam bekerja. Mengedepankan asas kehati-hatian perlu dilakukan. Karena kelalaian dan cara kerja keluar dari koridor, jeratan hukum mungkin tidak hari ini. Tapi bisa saja dilain waktu, maupun setelah pensiun.
Wakil Wali Kota juga meminta kepada jajaran Inspektorat untuk meningkatkan dan memperkuat koordinasi. Karena itu akan memberikan perlindungan untuk ASN agar tidak berurusan dengan hukum. Sebab, dirinya juga tidak ingin ada ASN lagi yang dipanggil untuk diproses hukum.
Untuk itu, pada kesempatan tersebut Wawali menginginkan aparatur bangkitkan kebersamaan dan kekeluargaan di tingkat ASN. Jangan sampai muncul ego sektoral dan menganggu sistem yang harus terus berjalan. Karena tidak mungkin pemerintah ini bisa berjalan dengan hanya seorang diri. Melainkan dengan bekerja sama.
"Karena wibawa pemerintah ini tergantung dari kita semua, ASN adalah representasi dari birokrasi," tambahnya.(DM.Hum).
Post A Comment:
0 comments: